SURABAYA, BeritaTKP.com – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh jajaran reserse agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Ia bahkan mengancam akan memecat anggota yang masih melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam penanganan perkara.

Peringatan tersebut disampaikan di hadapan para Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres jajaran serta personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim dalam kegiatan arahan di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Senin (16/11/2026). <Cite refs={[“turn855244view0″,”turn855244view1”]}/>

Kapolda meminta seluruh Kasat Reskrim melakukan evaluasi terhadap anggota masing-masing dan memastikan tidak ada personel yang menjadikan proses penyidikan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.

“Kalau yang masih tidak mau berubah saya ingatkan ya para Kasat Reskrim ya ini hadir semua ini jangan coba-coba jangan ngetes-ngetes saya ya anggota-anggotamu kasih tahu jangan mau ngetes-ngetes saya, saya pecat,” tegas Dekananto dalam pernyataannya yang dikutip dari unggahan akun resmi Polda Jatim, Selasa (17/11/2026).

Tegaskan Tidak Boleh Ada Transaksi dalam Penegakan Hukum

Dalam arahannya, Dekananto menyoroti praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum anggota yang diduga meminta uang kepada masyarakat dalam proses penanganan perkara.

Ia mengingatkan bahwa masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab. Karena itu, tindakan segelintir oknum tidak boleh merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Saya minta ini dievaluasi ya masih banyak anggota-anggota yang mau kerja dengan benar ini kepercayaan masyarakat terhadap kita itu jangan disalahgunakan jangan melacurkan diri kalian hanya untuk menerima sesuatu kemudian kalian melacurkan institusi ini,” ujarnya.

Kapolda secara khusus menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik pembayaran atau permintaan uang dalam setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penerimaan laporan polisi hingga penetapan tersangka.

“Saya tidak mau dari LP mau gelar naik sidik bayar mau menetapkan tersangka bayar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi peringatan bagi jajaran reserse agar menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, tanpa menjadikan perkara sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi.

Minta Jajaran Reskrim Tinggalkan Praktik Menyimpang

Dekananto juga meminta seluruh anggota kepolisian meninggalkan kebiasaan atau budaya kerja yang berpotensi mencederai kepercayaan publik.

Ia menghendaki adanya perubahan nyata dalam pelayanan penegakan hukum dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, serta keterbukaan kepada masyarakat.

“Saya minta mulai hari ini tinggalkan. Sekarang ini budaya baru polisi bersama masyarakat mari kita sama-sama untuk berubah dan memberikan pelayanan di bidang penegakan hukum dengan baik,” ujarnya.

Kapolda menekankan pentingnya peran para Kasat Reskrim untuk mengawasi dan mengevaluasi anggotanya agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan laporan maupun proses penyidikan.

Publik Menanti Pembuktian Komitmen Pemberantasan Pungli

Peringatan Kapolda Jatim tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya pembenahan pelayanan kepolisian, khususnya pada fungsi reserse yang berhubungan langsung dengan penanganan laporan dan perkara masyarakat.

Komitmen pemberantasan pungli diharapkan tidak berhenti pada pernyataan pimpinan, tetapi diwujudkan melalui pengawasan internal, penindakan terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan ditangani sesuai prosedur, proses penyidikan berjalan objektif, dan tidak ada pihak yang dipersulit karena tidak memberikan uang.

Apabila ditemukan anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk meminta imbalan dalam penanganan perkara, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan aturan disiplin maupun kode etik Polri.

Ketegasan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Reskrim Polda Jatim untuk memperkuat integritas dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan penegakan hukum. (yanto)