JEMBER, BeritaTKP.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Jember Sound System Community (JSSC) mengguncang Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, Senin (16/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa dan memarkirkan sebanyak 98 unit truk pengangkut perangkat sound system di sepanjang Jalan Sudarman, Kecamatan Patrang.
Aksi yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.05 WIB itu digelar untuk menyampaikan penolakan terhadap wacana pelarangan total penggunaan sound system berdaya besar atau sound horeg dalam kegiatan karnaval.
Di tengah tuntutan tersebut, Pemkab Jember memastikan tidak akan menerapkan larangan total. Pemerintah daerah memilih menyiapkan penataan melalui regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) agar penggunaan sound horeg tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan ketertiban umum dan keamanan masyarakat.
Ketua JSSC sekaligus koordinator lapangan aksi, Arif Sugiartani, menyatakan pihaknya tidak keberatan apabila aktivitas usaha sound system diatur oleh pemerintah. Namun, ia menolak apabila seluruh kegiatan sound horeg dilarang karena dinilai dapat berdampak terhadap mata pencaharian pekerja seni dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Sejak awal kami siap diatur, tapi jangan dilarang total hingga membunuh usaha kami. Kami ini murni penyedia jasa perangkat. Jika dalam acara ada dancer atau minuman keras, itu di luar tanggung jawab kami karena kami hanya disewa menyediakan alat,” tegas Arif.
Sebagai solusi, JSSC mengusulkan agar aturan lebih difokuskan pada pembatasan jam operasional, penentuan lokasi kegiatan, serta penetapan standar batas kebisingan atau desibel.
Pemkab Jember Pilih Penataan, Bukan Pelarangan
Merespons tuntutan massa, perwakilan Pemkab Jember, DPRD, dan Polres Jember menggelar audiensi bersama perwakilan JSSC di aula Kantor Pemkab Jember.
Pertemuan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Jember Imam Sudarmaji, Ketua DPRD Jember Achmad Halim, serta Ketua Komisi A DPRD Jember Budi Wicaksono.
Imam Sudarmaji memastikan Pemkab Jember bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat tidak melarang penggunaan sound system. Pemerintah akan merumuskan aturan agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia menyebut hasil pertemuan akan segera dilaporkan kepada Bupati Jember Muhammad Fawait. Pemerintah juga berencana mengundang JSSC, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas solusi bersama.
“Hasil pertemuan ini segera kami laporkan kepada Bupati Jember Muhammad Fawait. Maksimal dua minggu ke depan, kami akan mengundang JSSC, MUI, dan pemangku kepentingan terkait untuk duduk bersama merumuskan solusi dan menyempurnakan aturan,” ujar Imam.
DPRD Siapkan Pembahasan Aturan Teknis
Ketua Komisi A DPRD Jember Budi Wicaksono menyampaikan bahwa kegiatan hiburan masyarakat seperti karnaval tetap dapat diselenggarakan. Namun, pelaksanaannya perlu memiliki batasan yang jelas agar tidak mengganggu lingkungan sekitar.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember akan memfasilitasi forum pembahasan untuk merinci ketentuan teknis penggunaan sound system.
Beberapa hal yang perlu diatur antara lain kapasitas perangkat, jumlah subwoofer, hingga batas waktu penyelenggaraan acara.
“Kapasitas perangkat, jumlah subwoofer, hingga batas waktu acara harus jelas. Karnaval tidak boleh berlangsung sampai pagi agar hak istirahat warga tetap terlindungi,” kata Budi.
JSSC Beri Tenggat Dua Minggu kepada Pemkab
Meski menyambut baik hasil audiensi, JSSC menyatakan akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah untuk menggelar pertemuan lanjutan dalam waktu maksimal dua minggu.
Arif menegaskan, pihaknya berharap pemerintah segera merealisasikan janji tersebut dengan mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas regulasi penggunaan sound horeg.
Ia bahkan menyampaikan bahwa JSSC siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut sesuai waktu yang dijanjikan.
“Hari ini kami membatasi massa karena ini aksi pertama. Jika dalam maksimal dua minggu tidak ada undangan duduk bersama sesuai janji, kami siap turun lagi dengan massa sepuluh kali lipat lebih besar,” pungkas Arif.
Dengan hasil audiensi tersebut, polemik penggunaan sound horeg di Kabupaten Jember kini diarahkan pada pembahasan aturan teknis. Pemerintah daerah, DPRD, dan komunitas sound system diharapkan dapat merumuskan ketentuan yang mengakomodasi aktivitas usaha sekaligus menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat.(æ/red)





