KUDUS, BeritaTKP.com – Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah, mengungkap tiga praktik bisnis ilegal yang diduga merugikan masyarakat dan negara. Ketiga kasus tersebut meliputi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi, penyalahgunaan LPG dengan modus suntik gas, serta aktivitas penambangan tanah tanpa izin.

Pengungkapan dilakukan melalui serangkaian penyelidikan sepanjang Oktober hingga November 2026. Dari tiga perkara tersebut, polisi menetapkan total 10 orang sebagai tersangka.

Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulisyo mengatakan, penanganan ketiga perkara dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan barang bukti yang ditemukan petugas di lapangan.

“Penanganan ketiga perkara ini dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan serta barang bukti yang ditemukan di lapangan,” ujar Wahyu di Mako Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

1. Penimbunan Solar Bersubsidi, Delapan Orang Jadi Tersangka

Pengungkapan terbesar terjadi dalam kasus dugaan penimbunan solar bersubsidi. Polisi menggerebek sebuah garasi rumah di Dukuh Ngemplak, Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, pada Sabtu (7/11/2026).

Dalam perkara tersebut, delapan orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial CEP (27), SPT (35), MC (47), JS (38), MBR (27), RMS (26), KS (32), dan SPN (42).

Kedelapan orang tersebut diduga terlibat dalam jaringan pembelian dan penimbunan solar bersubsidi yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

“Modus tersebut diduga dilakukan demi mengeruk keuntungan dari selisih harga BBM bersubsidi,” terang Wahyu.

Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita sejumlah kendaraan dan peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas tersebut, yakni:

  • Satu unit mobil tangki Mitsubishi Fuso.
  • Satu unit dump truck Mitsubishi.
  • Satu unit truk Mitsubishi berwarna kuning tanpa nomor polisi.
  • Satu unit pompa hisap atau rotak.
  • Selang sepanjang enam meter yang diduga digunakan untuk memindahkan solar.

Atas dugaan perbuatannya, kedelapan tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

2. Penambangan Tanah Tanpa Izin, Satu Tersangka Diamankan

Kasus kedua berkaitan dengan dugaan aktivitas pengerukan tanah tanpa izin pertambangan di area persawahan Blok Oro-oro Ombo, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

Perkara tersebut terungkap pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Polisi menetapkan seorang pria berinisial S (58), warga Desa Papringan yang bekerja sebagai wiraswasta, sebagai tersangka.

S diduga melakukan pengerukan tanah menggunakan alat berat jenis ekskavator. Material hasil pengerukan kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa mengantongi izin pertambangan yang dipersyaratkan.

“S diduga mengeruk tanah menggunakan alat berat ekskavator. Material hasil pengerukan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mengantongi izin pertambangan sebagaimana dipersyaratkan,” jelas Wahyu.

Barang bukti yang diamankan dari lokasi meliputi satu unit ekskavator Komatsu PC78 berwarna kuning dan satu unit dump truck Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi G 8082 CB beserta dokumen kendaraannya.

Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Praktik Suntik LPG Bersubsidi, 80 Tabung Disita

Praktik ilegal ketiga adalah dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi menggunakan modus suntik atau pemindahan isi gas dari tabung kecil ke tabung berkapasitas lebih besar.

Aktivitas tersebut terbongkar di halaman belakang sebuah rumah di Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, pada Kamis (22/10/2026).

Polisi menetapkan seorang pria berinisial MAH (52), warga setempat yang bekerja sebagai wiraswasta, sebagai tersangka.

MAH diduga memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran tiga kilogram ke dalam tabung berkapasitas lebih besar untuk kemudian dijual kembali. Praktik tersebut diduga bertujuan memperoleh keuntungan dari selisih harga gas.

Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita total 80 tabung LPG dengan rincian:

  • 50 tabung LPG ukuran 3 kilogram.
  • 7 tabung LPG ukuran 12 kilogram.
  • 13 tabung LPG ukuran 50 kilogram.

Atas dugaan perbuatannya, MAH disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Polisi Tegaskan Tidak Toleransi Praktik Bisnis Ilegal

Kasatreskrim Polres Kudus AKP Happy Nawang Kuncoro menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan barang bersubsidi maupun aktivitas pertambangan tanpa izin.

Menurutnya, penegakan hukum dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.

“Kami akan menindak tegas setiap praktik yang melanggar hukum. Penegakan hukum ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta aktivitas pertambangan tanpa izin yang dapat merugikan masyarakat maupun negara,” tegas Happy.

Dengan terbongkarnya tiga perkara tersebut, polisi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik bisnis ilegal di wilayah Kabupaten Kudus.(æ/red)