Nganjuk, BeritaTKP.com – Ketua LSM Forum Peduli Guru Kabupaten Nganjuk, Supriyono, menyampaikan keprihatinan mendalam atas nasib para pensiunan yang dinilai tidak lagi dihargai oleh negara setelah puluhan tahun mengabdi.
“Pemerintah saat ini menganggap para pensiunan dianggap seperti sampah. Habis manis, sampah dibuang. Itulah rezim saat ini,” tegas Supriyono.
Sorotan utama tertuju pada besaran tunjangan beras dalam bentuk uang bagi pensiunan PNS, serta PNS aktif, TNI, dan Polri, yang sampai saat ini masih ditetapkan sebesar Rp 7.242 per kilogram.
Setiap penerima mendapatkan setara 10 kg beras per orang setiap bulannya. Jika diuangkan dengan tarif Rp 7.242/kg, total yang diterima hanya Rp 72.420 per jiwa per bulan. Dasar aturannya merujuk pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015, yang sudah berlaku sejak lama dan belum pernah mengalami penyesuaian baru oleh pemerintah.
“Aturannya memang sah secara hukum, tapi nilai riilnya sudah babak belur dihajar inflasi. Harga kebutuhan hidup terus meroket, sementara tunjangan beras ini jalan di tempat, seolah pemerintah menutup mata dari realitas pasar,” tegas Supriyono.
Harga beras di pasaran saat ini berkisar antara Rp 16.000 hingga Rp 17.000 per kilogram. Artinya, uang Rp 72.420 itu hanya cukup untuk membeli sekitar 4,2 kg beras, bukan 10 kg.
“Ini bukan hoaks, bukan pula kebijakan daerah. Ini adalah kebijakan nasional yang sudah memfosil dan mendesak untuk dievaluasi,” tegas Supriyono.
“Mengkritik angka ini bukan berarti anti pemerintah, melainkan bentuk kepedulian agar kebijakan bisa bernafas mengikuti zaman, bukan sekedar tinta di atas kertas. Jangan biarkan aturan usang mengabaikan kondisi hari ini. Sudah saatnya ada keberanian untuk meninjau ulang angka yang sudah tidak masuk akal ini,” ucap Supriyono.
LSM Forum Peduli Guru Kabupaten Nganjuk mendesak pemerintah pusat segera merevisi PER-3/PB/2015. Naikkan tunjangan beras sesuai harga pasar minimal Rp 16.000 per kg, atau kembalikan pemberian beras dalam bentuk natura 10 kg per bulan. (WIDI)





