JEMBER, BeritaTKP.com – Praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berhasil diungkap kepolisian. Dua orang berinisial SP (40) dan AR (28) ditangkap karena diduga membeli BBM subsidi menggunakan barcode MyPertamina milik warga lain.
Keduanya diduga memanfaatkan barcode yang diperoleh melalui platform e-commerce untuk membeli Pertalite secara berulang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). BBM yang terkumpul kemudian ditimbun dan dijual kembali kepada toko serta pedagang eceran dengan harga lebih tinggi.
Kapolres Jember AKBP Alaiddin mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari penindakan yang dilakukan petugas pada Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 15.30 WIB, di wilayah Kecamatan Silo.
“Kami berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis Pertalite bersubsidi di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember,” ujar Alaiddin, Jumat (13/11/2026).
Gunakan Barcode MyPertamina Milik Orang Lain
Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku diduga menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi bagian tangkinya. Mereka mendatangi sejumlah SPBU untuk membeli Pertalite dengan memanfaatkan barcode MyPertamina yang bukan milik mereka.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, barcode tersebut diduga diperoleh dengan cara membeli melalui platform perdagangan daring. Penggunaan barcode milik warga lain itu memungkinkan para pelaku melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang.
Polisi mengungkapkan, volume Pertalite yang diduga berhasil dikumpulkan mencapai sekitar 100 hingga 200 liter setiap hari.
BBM Ditimbun dan Dijual Kembali
Pertalite yang dibeli dari sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Silo tersebut tidak langsung digunakan. BBM dikumpulkan terlebih dahulu menggunakan jeriken sebelum kemudian dijual kembali kepada toko-toko dan pedagang eceran.
Menurut keterangan kepolisian, para pelaku diduga menjual BBM tersebut dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga pembelian di SPBU.
Dari aktivitas itu, keduanya disebut mengeluarkan modal pembelian sekitar Rp3 juta per hari. Sementara omzet penjualan yang diperoleh diperkirakan mencapai Rp4,5 juta sehari.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp1,5 juta antara biaya pembelian dan omzet penjualan. Angka tersebut merupakan selisih pendapatan kotor dan belum memperhitungkan biaya operasional maupun pengeluaran lainnya.
Kapolres Jember menilai praktik tersebut berpotensi mengganggu penyaluran BBM subsidi yang seharusnya diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
“Praktik ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan dan merugikan masyarakat kecil yang benar-benar berhak atas subsidi energi negara,” tegas Alaiddin.
Polisi Sita Kendaraan Modifikasi hingga Barcode
Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembelian dan penjualan BBM bersubsidi.
Barang bukti tersebut meliputi satu unit kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi, sejumlah jeriken, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, serta sejumlah uang tunai.
Seluruh barang bukti tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk memperkuat pembuktian dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.
Dua Tersangka Ditahan, Terancam Enam Tahun Penjara
Polisi telah menetapkan SP dan AR sebagai tersangka. Keduanya saat ini ditahan dan dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan kepolisian, para tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Alaiddin menegaskan, kepolisian akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar maupun dugaan penimbunan.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan kepolisian 110 yang dapat diakses tanpa biaya.
Pengungkapan kasus di Kecamatan Silo ini menjadi perhatian terhadap praktik pembelian BBM subsidi menggunakan identitas atau barcode milik pihak lain, terutama apabila BBM tersebut kemudian dikumpulkan dan diperjualbelikan kembali di luar mekanisme distribusi yang semestinya.(æ/red)
