SIDOARJO, BeritaTKP.com – Polda Jawa Timur membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi tenaga kerja di sebuah restoran di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Seorang warga negara Suriah berinisial FD (57), yang diketahui merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor, telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam perkara tersebut, FD diduga mengeksploitasi 19 orang pekerja, termasuk satu anak di bawah umur. Penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.
Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menegaskan kepolisian berkomitmen menindak praktik perdagangan orang dan melindungi para korban.
“Polda Jatim berkomitmen menindak tegas setiap praktik TPPO. Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan objektif, dengan tetap menempatkan perlindungan serta pemulihan psikologis korban sebagai prioritas utama,” kata Jules dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).
Rekrut Pekerja Melalui Media Sosial
Dirres PPA/PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, menjelaskan dugaan eksploitasi tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.
Menurut hasil penyidikan sementara, tersangka merekrut para pekerja melalui penawaran lowongan kerja di media sosial. Para calon pekerja diduga tertarik dengan tawaran pekerjaan sebelum akhirnya mengalami perlakuan yang merugikan.
Ironisnya, restoran yang menjadi tempat para korban bekerja disebut belum mulai beroperasi. Namun, para pekerja diduga sudah diminta menjalankan pekerjaan dengan beban yang melebihi batas kewajaran.
Para korban disebut hanya menerima upah sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta setiap bulan.
Korban Diancam Denda Hingga Rp15 Juta Jika Mengundurkan Diri
Selain persoalan upah, penyidik mengungkap adanya dugaan praktik pengikatan pekerja melalui ancaman denda apabila mereka mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan berakhir.
Besaran denda yang disebutkan kepada para pekerja berkisar Rp5 juta hingga Rp15 juta.
“Korban diancam denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta jika nekat mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan. Ini modus pengikatan yang sangat merugikan korban,” terang Ganis.
Pola tersebut diduga membuat para pekerja berada dalam tekanan karena menghadapi ancaman kewajiban pembayaran apabila memilih meninggalkan pekerjaan.
Penyidik Dalami Dugaan Kekerasan Seksual
Perkembangan penyidikan juga mengarah pada dugaan tindak kekerasan seksual. Polda Jatim saat ini mendalami dugaan kekerasan seksual yang dialami dua korban laki-laki.
Namun, polisi belum membeberkan identitas maupun rincian kejadian yang dialami kedua korban. Penanganan perkara tetap memperhatikan perlindungan identitas dan kondisi psikologis para korban, terutama karena salah satu dari total 19 pekerja yang diduga dieksploitasi masih berusia anak.
Dalam proses pengungkapan perkara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang diduga digunakan dalam praktik tersebut.
Tersangka Terancam Hukuman Penjara Maksimal 15 Tahun
Atas dugaan perbuatannya, FD dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum terkait TPPO, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan. Dalam keterangan kepolisian, tersangka disebut dijerat Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penyidik menyebut ancaman hukuman maksimal yang dihadapi tersangka mencapai 15 tahun penjara.
Untuk memastikan keselamatan dan pemulihan korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Timur. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyediakan fasilitas rumah aman serta pendampingan psikologis bagi para korban.
Kepolisian juga berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda guna menindaklanjuti status keimigrasian tersangka sebagai warga negara asing pemegang KITAS investor.
Masyarakat Diimbau Waspada Tawaran Kerja
Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan, khususnya yang tidak memiliki kejelasan mengenai legalitas perusahaan, tugas, upah, serta ketentuan kontrak kerja.
“Jangan mudah tergiur iming-iming pekerjaan cepat dengan upah fantastis tanpa kejelasan legalitas dokumen dan kontrak kerja,” imbaunya.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan pekerja dari praktik eksploitasi dan perdagangan orang. Proses hukum terhadap tersangka masih berjalan, sementara pemulihan serta perlindungan terhadap para korban menjadi perhatian kepolisian.(æ/red)
