BANDAR LAMPUNG, BeritaTKP.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung resmi memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi Universitas Lampung (Unila) berinisial SF yang mengaku menjadi korban dugaan kekerasan seksual oleh seorang dosen.
Pendampingan tersebut dilakukan setelah SF memberikan kuasa kepada YLBHI-LBH Bandar Lampung pada Selasa (10/11/2026). LBH menyatakan akan mengawal perkara ini melalui proses hukum pidana maupun mekanisme penjatuhan sanksi administratif di lingkungan kampus.
Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, menilai korban tidak seharusnya menghadapi persoalan tersebut seorang diri. Terlebih, terdapat dugaan ketimpangan relasi kuasa antara mahasiswa dan dosen yang dilaporkan.
Menurut Prabowo, jabatan maupun kedudukan akademik seseorang tidak boleh menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum serta pemberian sanksi di lingkungan perguruan tinggi.
“Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian, terlebih apabila terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pihak yang diduga melakukan kekerasan seksual yang merupakan pengajar di Universitas Lampung,” kata Prabowo, Rabu (11/11/2026).
LBH Utamakan Perlindungan dan Kerahasiaan Korban
Prabowo menjelaskan, pendampingan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan serta perlindungan terhadap korban. Langkah tersebut mencakup penerimaan pengaduan, penggalian informasi, penyusunan kronologi kejadian, hingga identifikasi langkah hukum yang diperlukan.
LBH juga berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas korban dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya.
“Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas korban, menghindari praktik menyalahkan korban (victim blaming), serta mencegah tindakan yang berpotensi menimbulkan trauma berulang atau reviktimisasi,” jelasnya.
Terkait kemungkinan adanya korban lain, Prabowo memilih tidak berspekulasi mengenai jumlah maupun identitas pihak yang mungkin telah menyampaikan pengaduan. Menurutnya, informasi tersebut perlu dijaga agar tidak memicu tekanan sosial, intimidasi, ataupun dampak psikologis tambahan.
Meski demikian, LBH membuka ruang pengaduan bagi mahasiswa maupun sivitas akademika Unila yang merasa menjadi korban atau memiliki informasi relevan mengenai dugaan kekerasan seksual tersebut.
“Kami membuka ruang pengaduan seluas-luasnya bagi mahasiswa maupun civitas akademika Unila yang merasa menjadi korban atau mengetahui informasi relevan terkait dugaan kekerasan seksual tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat informasi mengenai korban lain, setiap laporan perlu ditelusuri secara profesional dan bertanggung jawab.
LBH Minta Proses Pidana dan Pemeriksaan Kampus Berjalan Bersamaan
Prabowo menyampaikan, korban mengharapkan keadilan, perlindungan, serta kepastian hukum atas peristiwa yang dilaporkan.
LBH menilai masih terdapat hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang menurut mereka belum dipenuhi oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) maupun pimpinan Universitas Lampung.
Atas dasar itu, LBH mendorong penanganan perkara melalui dua jalur sekaligus, yakni proses hukum pidana oleh kepolisian dan pemeriksaan administratif di lingkungan universitas.
Pada jalur pidana, LBH mendesak penyidik Polda Lampung menangani laporan tersebut secara profesional dan independen, termasuk memeriksa dosen yang dilaporkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Sementara melalui jalur administratif, pimpinan Unila diminta memastikan mekanisme penanganan dugaan kekerasan seksual berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari konflik kepentingan.
LBH juga meminta agar sanksi administratif dijatuhkan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan Internal Tidak Boleh Menghambat Proses Hukum
Prabowo menegaskan bahwa pemeriksaan internal perguruan tinggi dan proses hukum pidana harus berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Menurutnya, proses di kampus tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat penanganan perkara oleh kepolisian.
Sebaliknya, proses pidana yang berlangsung juga tidak menghapus tanggung jawab institusi pendidikan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban.
“Proses pemeriksaan internal di kampus tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau menghambat penegakan hukum pidana di kepolisian. Sebaliknya, proses hukum pidana yang berjalan juga tidak menghilangkan kewajiban etik institusi Unila untuk memberikan pemulihan dan perlindungan utuh kepada korban,” tandasnya.
Dengan adanya pendampingan dari LBH Bandar Lampung, perkara dugaan kekerasan seksual di lingkungan Unila kini mendapat pengawalan hukum dan advokasi tambahan. Perkembangan selanjutnya masih menunggu proses penyelidikan kepolisian serta tindak lanjut pemeriksaan administratif oleh pihak universitas.(æ/red)
