JAKARTA, BeritaTKP.com – Fasilitas lapangan futsal di Rumah Susun (Rusun) Flamboyan, RW 10, Cengkareng, Jakarta Barat, ditutup sementara untuk masyarakat umum setelah muncul dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pengguna fasilitas olahraga tersebut.
Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta memutuskan bahwa lapangan futsal tersebut untuk sementara hanya boleh digunakan oleh penghuni Rusun Flamboyan.
Kepala UPRS V Dinas PRKP DKI Jakarta, Muhammad Ali, mengatakan keputusan penutupan telah disampaikan langsung kepada penanggung jawab lokasi (Penjalok).
“Hari ini saya beri perintah langsung kepada Penanggung jawab lokasi (Penjalok) untuk sementara lapangan futsal Flamboyan ditutup untuk umum. Penggunaannya khusus hanya untuk penghuni Rusunawa Flamboyan,” ujar Ali, Selasa (10/11/2026).
ASN Berinisial BD Diberi Teguran
Menindaklanjuti dugaan pungutan tersebut, UPRS V juga telah memberikan teguran lisan kepada seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial BD.
Ali menjelaskan, pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan dalam persoalan tersebut.
Ia menegaskan bahwa penggunaan fasilitas rusun harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Tidak dibenarkan adanya pungutan di luar aturan yang telah ditetapkan, termasuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.
“Kami sudah memberikan teguran lisan kepada ASN dan sedang mendalami sejauh mana keterlibatannya dalam dugaan adanya pungutan sebagaimana diberitakan. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan akan melakukan perbaikan,” jelas Ali.
Awalnya Dibangun untuk Penghuni Rusun
Ali mengungkapkan, lapangan futsal tersebut dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Sejak awal, fasilitas olahraga itu diperuntukkan bagi penghuni Rusun Flamboyan dan tidak dikenakan tarif penggunaan.
Namun, seiring waktu, masyarakat dari luar kawasan rusun juga meminta izin untuk menggunakan lapangan tersebut.
Petugas lapangan bersama pengurus RT yang saat itu menjabat kemudian menerima uang secara sukarela dari pengguna luar, dengan nominal berkisar Rp20 ribu hingga Rp50 ribu.
Menurut Ali, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan perawatan fasilitas, termasuk memperbaiki jaring lapangan yang mengalami kerusakan.
Setelah pengurus RT tidak lagi menjabat, pengelolaan uang tersebut disebut beralih kepada penanggung jawab lokasi.
UPRS Koordinasi dengan Dinas Olahraga
Untuk memastikan keberlanjutan pemeliharaan fasilitas olahraga tersebut, UPRS V kini berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas kemungkinan dukungan perawatan agar fasilitas lapangan futsal tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Kami sedang melakukan koordinasi dengan dinas olahraga, apakah ikut melakukan perawatan pada fasilitas tersebut,” imbuh Ali.
Penutupan sementara lapangan futsal ini menjadi langkah evaluasi pemerintah dalam menata pengelolaan fasilitas umum di lingkungan rusun. UPRS V juga berkomitmen melakukan pembenahan agar penggunaan fasilitas berjalan transparan dan tidak merugikan masyarakat.(æ/red)
