YOGYAKARTA, BeritaTKP.com – Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irjen Pol. Langgeng Purnomo, menegaskan bahwa kelompok Jaga Warga tidak terlibat dalam kericuhan yang terjadi saat unjuk rasa peringatan Sumpah Pemuda di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada 28 Oktober 2026.
Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan keterlibatan anggota Jaga Warga dalam bentrokan dengan massa aksi.
Langgeng menjelaskan, kelompok masyarakat yang berada di kawasan Malioboro saat kericuhan terjadi bukan merupakan bagian dari Jaga Warga. Menurutnya, di lokasi tersebut terdapat sejumlah komunitas, termasuk komunitas andong dan becak.
“Jadi, yang di Malioboro itu bukan Jaga Warga. Di situ ada komunitas andong, komunitas becak, dan komunitas lainnya. Di situ juga ada laporan menyangkut premanisme,” ujar Langgeng di Mapolda DIY, Sleman, Sabtu (7/11/2026), sebagaimana dikutip dari Antara.
Polisi Soroti Dugaan Premanisme di Malioboro
Kapolda DIY juga mengungkapkan adanya laporan mengenai dugaan tindakan premanisme di kawasan Malioboro. Dugaan tersebut antara lain berkaitan dengan keberadaan orang yang membawa senjata tajam dan minuman keras, tindakan kekerasan, hingga praktik parkir ilegal.
Menurut Langgeng, tindakan yang mengarah pada premanisme harus dicegah dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, penegakan hukum perlu dilakukan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa mengaitkannya dengan kelompok masyarakat tertentu.
Jaga Warga Merupakan Kearifan Lokal DIY
Lebih lanjut, Langgeng menjelaskan bahwa Jaga Warga merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Yogyakarta yang memiliki fungsi membantu lurah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kalurahan.
Keberadaan kelompok tersebut, menurutnya, memiliki kemiripan dengan Pecalang di Bali, yakni unsur masyarakat yang turut membantu menjaga ketertiban dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan masing-masing.
Jaga Warga juga berperan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti membantu warga ketika terjadi bencana alam, menjaga keamanan lingkungan, serta mendukung kegiatan gotong royong.
Penyelesaian Masalah Mengedepankan Musyawarah
Dalam menjalankan perannya, Jaga Warga berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan aparat kewilayahan untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Langgeng menyebut, berbagai persoalan lingkungan dapat dibahas melalui musyawarah dengan melibatkan lurah, Bhabinkamtibmas, serta Bintara Pembina Desa (Babinsa).
“Masalah-masalah diangkat, dirembuk, kemudian dipecahkan. Di situ juga ada Bhabinkamtibmas, salah satu pilar yang di depan tetap lurah, ada Babinsa,” tuturnya.
Kapolda berharap masyarakat dapat memahami fungsi Jaga Warga sesuai perannya sebagai unsur pendukung keamanan dan ketertiban lingkungan, sekaligus tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya terkait kericuhan aksi demonstrasi tersebut.(æ/red)
