SIDOARJO, BeritaTKP – Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo akhirnya keluar.
Dari sejumlah sampel dan parameter yang diperiksa, ditemukan satu sampel positif terkontaminasi bakteri. Namun, pemerintah belum dapat memastikan bahwa temuan tersebut menjadi penyebab langsung munculnya keluhan kesehatan pada ratusan santri.
Plh Sekda Sidoarjo sekaligus Ketua Satgas MBG Sidoarjo, M Ainur Rahman, membenarkan hasil pemeriksaan tersebut.
“Hasil lab sudah keluar dan sudah dilaporkan kepada Bupati. Dari beberapa sampel yang diperiksa, ada yang negatif dan ada satu yang positif terkontaminasi,” ujar Ainur, Jumat (11/9/2026).
Jenis Bakteri Belum Diungkap
Ainur belum membeberkan jenis bakteri maupun sampel makanan yang dinyatakan positif.
Menurutnya, rincian teknis hasil laboratorium akan disampaikan oleh instansi yang berwenang, termasuk Dinas Kesehatan.
Pemerintah juga masih melakukan investigasi untuk memastikan sumber kontaminasi.
“Belum bisa dipastikan apakah murni dari faktor makanan. Bisa banyak faktor, bisa dari air, bahan baku makanan, maupun kebersihan lingkungan,” jelasnya.
Dengan demikian, hasil laboratorium tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan tunggal bahwa makanan MBG merupakan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para santri.
Hasil Lab Diserahkan ke Polisi
Hasil pemeriksaan laboratorium Pemkab Sidoarjo telah diserahkan kepada Polres Sidoarjo untuk mendukung proses penyelidikan.
Polisi nantinya akan membandingkan hasil pemeriksaan laboratorium pemerintah daerah dengan hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan dalam penanganan perkara.
“Kita lihat nanti apakah ini karena kelalaian, ketidakpatuhan terhadap prosedur, atau ada unsur lainnya,” kata Ainur.
Penyelidikan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran dalam proses penyediaan makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi.
117 Santri Sempat Mendapat Perawatan
Sementara itu, kondisi para santri yang mengalami keluhan kesehatan dilaporkan terus membaik.
Berdasarkan data tim medis Pemkab Sidoarjo hingga Kamis (10/9/2026) pukul 05.30 WIB, sebanyak 117 santri telah mendapatkan penanganan di enam rumah sakit.
Dari jumlah tersebut, 110 santri dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang. Sementara tujuh santri lainnya masih menjalani perawatan.
Ainur menjelaskan, munculnya kembali keluhan pada sebagian korban dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi daya tahan tubuh serta kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat yang diberikan.
“Setiap orang daya tahan tubuhnya berbeda. Ada juga yang tidak patuh mengonsumsi obat yang diberikan,” ujarnya.
SPPG Kalitengah Sudah Dihentikan
Pasca kejadian tersebut, dapur SPPG Kalitengah yang memasok makanan MBG kepada para santri telah dihentikan operasionalnya.
Untuk sementara, kebutuhan makanan para santri dipenuhi melalui dapur pondok.
Penyaluran MBG kepada 18 sekolah yang terdampak juga ditahan sementara.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menawarkan pengalihan distribusi makanan melalui SPPG lain. Namun, Pemkab Sidoarjo masih membahas tawaran tersebut.
Pemkab Soroti 21 SPPG Belum Kantongi SLHS
Kasus ini turut mendorong Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan program MBG, khususnya terkait sanitasi dan keamanan pangan.
Pemkab mencatat masih terdapat 21 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ainur menjelaskan, penerbitan SLHS merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sementara izin operasional SPPG berada di bawah kewenangan BGN.
“Daerah hanya bisa mengusulkan, izin operasi ada di BGN. Ada 21 SPPG yang belum punya sertifikat higienis tetapi masih berjalan karena izin operasionalnya dari BGN,” katanya.
Pemkab Sidoarjo kemudian mengusulkan agar SPPG yang belum memenuhi persyaratan sanitasi dihentikan sementara sampai seluruh ketentuan terpenuhi.
Pengawasan di lapangan juga akan diperkuat dengan melibatkan kepala puskesmas, camat hingga kepala desa.
MBG Tidak Dihentikan Secara Keseluruhan
Meski terjadi kasus dugaan keracunan massal, Pemkab Sidoarjo menegaskan tidak mengambil langkah untuk menghentikan program MBG secara keseluruhan.
Pemerintah daerah tetap mendukung program tersebut, tetapi meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, sanitasi, keamanan pangan serta pengawasan.
“Yang belum layak jangan dioperasikan. Kita tetap mendukung program MBG, tetapi protokol dan pengawasannya harus diperbaiki. SOP jangan hanya ada di atas kertas, tapi harus benar-benar dijalankan di lapangan,” tegas Ainur.
Pemkab Sidoarjo kini masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari kepolisian untuk memastikan sumber kontaminasi dan penyebab kasus dugaan keracunan massal tersebut.(æ/red)
