NGANJUK,Beritatkp– Gara-gara nafsu bangun wisata baru, Pegunungan Wilis mau digunduli?
Pembangunan destinasi “Watu Lawang” di pintu masuk Air Terjun Sedudo, Kecamatan Sawahan, kini disorot tajam. Diduga dikerjakan swasta lewat kerja sama dengan Perum Perhutani, proyek ini dinilai FAAM Nganjuk ugal-ugalan dan abai aturan.
Ketua DPC LSM FAAM Nganjuk, Achmad Ulinuha, angkat bicara keras Senin sore, 31 Agustus 2026 di Bascam FAAM Desa Waung, Baron.
“Jangan berlindung di balik PKS! PKS itu bukan surat sakti yang membolehkan seenaknya keruk gunung, tebang pohon, dan main excavator,” sentil Ulinuha.
PKS DIJADIKAN TAMENG, IZIN LINGKUNGAN DILUPAKAN
FAAM mempertanyakan isi PKS antara Perhutani dan pihak swasta. Ruang lingkupnya apa? Kewenangannya sampai mana?
“Apa yang diperjanjikan? Siapa yang diberi kuasa? Kegiatan apa yang boleh? Jangan-jangan PKS-nya cuma 2 lembar tapi lapangan sudah jadi proyek raksasa,” ujar Ulinuha.
Lebih parah, FAAM menuding legalitas diabaikan. KKPR/PKKPR, persetujuan lingkungan, dokumen UKL-UPL atau Amdal belum jelas keberadaannya.
“Jangan main bangun dulu, urus izin belakangan. Ini bukan warung, ini kawasan hutan lindung! Kalau aturan ditabrak dari awal, mau jadi apa Sedudo nanti?” tegasnya.
MAIN KERUK LERENG, TUNGGU LONGSOR?
Sorotan paling keras mengarah pada penggunaan excavator. Lereng dipotong, tanah dikeruk, kontur diubah di kawasan rawan bencana.
“Yang kami tanya bukan alatnya. Tapi dipakai buat apa? Atas dasar apa? Sudah dikaji belum dampaknya ke kestabilan tanah dan aliran air?”
Ulinuha mengingatkan, Wilis itu bukan tanah datar. Sekali hujan deras, lereng yang dipotong bisa jadi kuburan.
“Ini musim hujan mau datang. Kalau tanah longsor, air bah, siapa yang tanggung jawab? Perhutani? Swasta? Atau nanti salahkan alam lagi?”
FAAM juga menyinggung kabar adanya penebangan pohon pinus. “Kalau benar ada pohon ditebang, tunjukkan dasar hukumnya. Jangan karena ada PKS lalu hutan boleh digasak,” katanya.
SEDUDO JANGAN DIKORBANKAN UNTUK “PROYEK”
Bagi FAAM, Sedudo bukan sekadar tempat selfie. Itu ikon wisata Nganjuk, paru-paru air, dan rumah masyarakat.
“Kami tidak anti investasi. Tapi jangan karena mau kejar wisata baru, lingkungan dan keselamatan dikorbankan. Jangan sampai Sedudo yang rusak demi Watu Lawang,” kata Ulinuha.
FAAM menuntut Pemkab Nganjuk, Perhutani, dan DLH turun lapangan sekarang juga. Audit tuntas: PKS, izin tata ruang, izin lingkungan, alat berat, penebangan pohon, drainase, hingga potensi longsor.
“Kalau semua lengkap dan aman, silakan lanjut. Tapi kalau ada yang bolong atau membahayakan, HENTIKAN! Jangan tunggu korban dulu baru menyesal,” pungkas Ulinuha.
Pesan FAAM jelas: Jangan jadikan Sedudo korban keserakahan. Pembangunan boleh, tapi jangan nafsu buta.(widi)
