Sidoarjo, BeritaTKP.com – Hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tampaknya kian memanas. Konflik yang sebelumnya mereda, kini kembali mencuat dengan saling tuding di antara keduanya.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menuding bahwa wakilnya, Mimik Idayana, memiliki ambisi untuk merebut posisi orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo. Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Mimik.
Menurut Mimik Idayana, dirinya sama sekali tidak memiliki keinginan menjadi bupati. Ia menegaskan bahwa jabatan wakil bupati sudah merupakan amanah besar yang memungkinkannya berbuat banyak untuk masyarakat.
“Saya tidak tertarik jadi W1. Bisa membantu masyarakat dari posisi saya sekarang saja sudah lebih dari cukup,” ujarnya.
Mimik juga mengungkapkan bahwa dirinya telah bersurat kepada Bupati Subandi sehari sebelum dilaksanakannya pelantikan, untuk meminta klarifikasi terkait kabar penambahan ASN Pemkab Sidoarjo yang dimutasi maupun dirotasi.
Subandi pun menegaskan bahwa proses mutasi serta rotasi di lingkup Pemkab Sidoarjo telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi. Proses mutasi hingga pelantikan pun disebutnya telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga telah dianggap sah.
Namun, Mimik menilai bahwa kebijakan tersebut tidak objektif karena terdapat ASN dengan kinerja baik justru tidak dilantik atau dipindah. Ia pun menilai, keputusan tersebut ditempuh tanpa adanya pemberitahuan kepada dirinya, yang secara resmi menjabat sebagai pengarah Tim Penilai Kerja (TPK).
Mimik pun menegaskan akan melaporkan peristiwa yang cacat prosedur tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo ini menunjukkan bagaimana hubungan personal yang buruk dapat melumpuhkan tata kelola pemerintahan. Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih dan responsif, konflik internal seperti ini harus diselesaikan segera.
Pemerintah bukan panggung dalam politik, melainkan alat untuk melayani rakyat. Jika pemimpinnya tak akur dan tak jelas arah kerjanya, maka nasib masyarakat-lah yang menjadi korban.
Tokoh Pemuda Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, mengimbau agar Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo untuk segera menyelesaikan konflik internal dan fokus pada pelayanan masyarakat.
“Perlu intervensi struktural, DPRD perlu memainkan peran lebih aktif dalam mediasi dan pengawasan. Kementrian Dalam Negeri pun sebagiannya tidak tinggal diam melihat ketidakefektifan pemerintahan daerah,” kata Bramada.(Imam)
