PROGRAM MGB – Pekerja sedang mempersiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Jalan Abdul Gani, Ngaglik, Kota Batu.

BATU, BeritaTKP.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar amburadul di sejumlah daerah, termasuk Kota Batu, Jawa Timur.

Mulai dari potensi keracunan hingga dugaan keterlibatan para pejabat dan wakil rakyat yang ikut ambil bagian untuk menjadi mitra dapur MBG.Alasannya tentu saja mencari ‘uang tambahan’ dari program dengan anggaran triliunan rupiah itu.

Terkait keterlibatan para wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kota Batu dalam program MBG ini, Ketua Umum Eksponen Pokja Pendiri Kota Batu, Yani Andoko mengatakan, memang tak ada aturan yang melarang para anggota dewan untuk menjadi mitra dapur MBG.

Namun keterlibatan para anggota dewan ini dapat menyandera fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh para wakil rakyat, sehingga kasus keracunan maupun makanan basi tidak sampai terjadi.

“Gagasan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mitra dapur MBG adalah sebuah narasi naif yang mengabaikan realitas politik Indonesia.”

“Klaim ini, meski terdengar demokratis, justru merupakan pintu masuk yang paling rentan bagi praktik kolusi dan nepotisme.”

Dalam bayang-bayang kekuasaan, kesetaraan semacam ini hanyalah ilusi yang akan dengan cepat dikapitalisasi oleh mereka yang memiliki akses, para anggota dewan, pejabat dan kroninya,” kata Yani Andoko kepada awak media, Kamis (16/10/2025).

Yani kemudian menyoroti masalah persyaratan hingga sistem yang digunakan untuk kepengurusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bisa mendirikan dapur MBG.

Menurutnya proses persyaratan yang harus dipenuhi para pemilik yayasan ataupun SPPG hanyalah topeng teknokratis.

“Pertanyaan kritisnya bukan lagi apakah mereka akan mendaftar, tetapi bagaimana sistem yang diklaim profesional ini akan membungkuk untuk melayani mereka, dan yang lebih penting, akankah sistem itu memiliki nyali untuk menegakkan keadilan ketika yang bersalah adalah tangan yang memberi makan.”

“Klaim Badan Gizi Nasional yang akan memverifikasi berbasis portal dengan pertimbangan kelengkapan dan profesionalitas adalah topeng teknokratis yang menipu,” ujarnya.(IMM)