Kota Batu,BeritaTKP.Com – Sikap Kapolres kota batu AKBP Andi Yudha Pranata saat di konfirmasi dengan beberapa media yang telah memuat pemberitaan terkait dugaan adanya pelecehan seksual disalah satu pondok dikawasan kota batu.
Menuai kontroversi Karena celetuk Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata menyampaikan bahwa yang memuat berita yang dianggap menyerang dan menyudutkan pihak polres batu dalam pemberitaan bahwa media tersebut belum terverifikasi dewan pers dan kami sudah telp kepada rekan kami yang berada di dewan pers.
Bukan hanya sekali namun sudah beberapa kali Kapolres Batu merendahkan perusahaan pers yang belum terverifikasi dewan pers baik secara omongan langsung maupun lewat sebuah chat WhatsApp.
Hal itu sangat menyakitkan dari insan pers saat konfirmasi tersebut salah satunya Selaku CEO dari salah satu perusahaan pers media di kota malang.
Polemik terkait verifikasi perusaahan pers di dewan pers saat ini memang di jadikan acuan dari beberapa pihak khususnya jajaran dinas serta beberapa APH Padahal hal tersebut sudah pernah di bahas bahwa Perusahaan pers tidak harus terdaftar di Dewan Pers, tetapi Dewan Pers tetap melakukan verifikasi perusahaan pers.
Menurut Ketua Dewan Pers Indonesia Ninik Rahayu, perusahaan pers dan wartawan tidak harus terdaftar di Dewan Pers.
Dewan Pers melakukan verifikasi perusahaan pers untuk memastikan bahwa perusahaan pers tersebut telah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan undang-undang dan peraturan Dewan Pers.
Verifikasi Dewan Pers dilakukan dengan cara melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
Verifikasi administrasi dilakukan dengan mencatat dan memeriksa dokumen-dokumen yang telah ada atau sudah diterima Dewan Pers.
Verifikasi faktual dilakukan dengan memeriksa semua persyaratan yang sudah diajukan.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh media pers untuk dapat diverifikasi oleh Dewan Pers adalah Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
UKW merupakan standarisasi kompetensi yang memberikan pengakuan dan sertifikat kepada wartawan dan media massa.
Tak hanya itu, perusahaan pers harus sudah melewati proses verifikasi di Dewan Pers,” jelas Ninik saat ditemui, Kamis (18/07/2024).
Perusahaan pers harus menjalankan kerja jurnalistik sesuai fakta, prinsip demokrasi, dan bermoral.
Dikutip dari laman pemberitaan dari beberapa Media , Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu, SH, MS, mengatakan, ketentuan tentang pendataan perusahaan Pers telah tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers. Dewan Pers tidak dapat memaksa perusahaan Pers untuk didata, atau ikut verifikasi media cetak, radio, televisi dan siber/online paparnya dalam jumpa Pers di Gedung Dewan Pers Lt. 7, Jumat, (3/3/2023)
“Saat ini memang tidak ada lagi pendaftaran,” ujar Ninik dalam jumpa Pers tersebut. Ninik menuturkan, pendaftaran media merupakan produk Undang-Undang (UU) yang lama, sementara yang baru tidak lagi menggunakan hal tersebut.
”Itu rezim UU pokok pers, UU No 40/1999 tidak mengenal lagi pendaftaran,” jelasnya.
Hal tersebut sudah diklarifikasi melalui Siaran Pers nomor 07/SP/DP/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 berkaitan dengan banyaknya pemberitaan tentang perlunya pendaftaran Perusahaan Pers ke Dewan Pers.
Secara jelas Ninik mengatakan, setiap orang dapat mendirikan Perusahaan Pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers.
Lebih lanjut Ketua Dewan Pers menjabarkan,
Setiap perusahaan pers, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai Perusahaan Pers meski belum terdata di Dewan Pers.
Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers hanyalah mendata Perusahaan Pers.
“Pendataan perusahaan oleh Dewan Pers tidak bisa disamakan dengan pendaftaran dan tentu keduanya sangatlah berbeda. Pelaksanaan tugas mendata perusahaan Pers itu, ditujukan untuk mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional,” paparnya.
Pendataan perusahaan Pers merupakan stelsel pasif dan mandiri.
Artinya; Perusahaan Pers yang berinisiatif untuk mengajukan diri agar diverifikasi (didata) oleh Dewan Pers sesuai aturan yang ada. Ketentuan mengenai pendataan Perusahaan Pers ini telah tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers.
“Perusahaan Pers yang tidak bekerja secara profesional, antara lain ditandai misalnya dengan; tidak memenuhi kewajiban untuk kesejahteraan Wartawannya, tidak memberikan penghasilan yang layak, tidak memberikan perlindungan terhadap keselamatan wartawan dan atau malah memerintahkan si wartawan mencari tambahan penghasilan iklan,” ujar Ninik.
Hal tersebut membuat Wartawan tidak bisa menjalankan tugas dengan profesional. Sebab, penghasilan Wartawan tergantung seberapa besar dia meraih iklan atau tambahan penghasilan lainnya.
“Situasi ini tentu tidak mendukung Wartawan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas,” tandasnya.
Oleh karena itu, setiap Perusahaan Pers sedianya harus menambah kesejahteraan Wartawannya serta mendaftarkan ketenaga- kerjaannya, seperti BPJS maupun Asuransi Keselamatan Kerja Wartawan selama bekerja sesuai tugasnya di lapangan.
Hal senada ditambahkan wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya, bahwa Dewan Pers menghimbau kepada Perusahaan Pers agar dapat menghormati Hak Jawab seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada Pers yang mempublikasikan.
Hak Jawab sendiri berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab, sebab fungsi Hak Jawab adalah guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers, serta sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
Hak Jawab bertujuan untuk memenuhi pemberitaan, atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang serta melaksanakan tanggung jawab Pers kepada masyarakat. Adapun kehadiran Pers di tengah masyarakat dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa pemberitaan pers dan mampu mewujudkan iktikad baik Pers. (Red)
