Malang, BeritaTKP.Com – SDN Bedali 3 di Kecamatan Lawang diduga melakukan pungutan liar atau pungli kepada para anak didiknya, hal itu dipampangkan dengan adanya Surat edaran diberikan kepada ketua paguyuban kelas serta grup WhatApps wali siswa.
Surat itu berisi rincian biaya tentang kebutuhan peralatan LCD serta drum band untuk program jangka pendek sekolah, Bagi siswa yang duduk di bangku kelas 1 dan 2 dibebankan biaya sebesar Rp 200 ribu. Sementara siswa kelas 4,5, dan 6 sebesar Rp 150 ribu.
Dalam surat yang ditanda tangani oleh Ketua Komite Sadono dan Kepala Sekolah SDN Bedali 3 Lawang Mesijah. Ada catatan di bawah tanda tangan kepala sekolah agar wali siswa kelas 6 berpartisipasi aktif.
Dalam hal ini beredarnya edaran itu dikeluhkan oleh wali murid/siswa, lantaran surat edaran diterbitkan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. “Surat ditujukan kepada ketua paguyuban kelas, kemudian disampaikan kepada kami melalui grup WA, bukan sejak awal dikomunikasikan kepada kami,” terang salah seorang wali.
Wali siswa kelas 4 ini menganggap, sekolah serta komite arogan dengan membuat keputusan tanpa melalui musyawarah. Mestinya semua wali siswa di masing-masing kelas diundang untuk membahas kebutuhan sekolah.
Meski dalam edaran telah terbagi nominal tarikan untuk masing-masing kelas. Namun dalam kenyataan orang tua siswa harus membayar dua kali, yakni Rp 150 ribu dan Rp 200 ribu untuk kebutuhan drum band serta peralatan LCD. “Tidak ada undangan, tidak ada musyawarah. Tiba-tiba ada surat edaran, yang jelas kami menyesalkan,” imbuhya.
Ia mengimbuhkan bahwa banyak wali siswa yang keberatan dan ingin menolak pungutan berdalih kebutuhan atau program sekolah tersebut. Namun, wali siswa was-was jika penolakan disampaikan terbuka, akan membawa dampak kepada anak-anak mereka.
Orang tua siswa juga mencurigai penyalahgunaan dana BOS untuk pembangunan musala. Wali siswa tahu karena ada pemberitahuan pemotongan dari rekening BRI untuk siswa miskin. “Kami sebenarnya mau protes terbuka, tapi nanti anak kami jadi sasaran. Kami mohon sekolah jangan membuat kebijakan yang justru membawa beban orang tua siswa,” pungkasnya. @tatak,cc:dk
