ILUSTRASI.

Tuban, BeritaTKP.com – Sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami krisis langkanya tabung gas LPG 3kg. Fenomena ini juga dirasakan warga Kabupaten Tuban.

Tak sedikit dari warga Tuban mengeluh kesulitan mencari LPG 3 Kg. Jika warga menemukan pedagang gas LPG, harganya bisa mencapai Rp23 ribu per tabung. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp16 ribu per tabung.

Kalaupun ada, masih dipersulit dengan menyerahkan kartu identitas dan dibatasi. “Masyaallah lumayan sulit. Sekarang diminta data KTP,” keluh Kiswatin, warga Kecamatan Bangilan, Tuban.

Melihat fenomena ini, Anggota DPR RI dari Dapil 9 Tuban-Bojonegoro, Ratna Juwita Sari mengatakan bahwa proteksi yang dilakukan pemerintah berlebihan. “Memang maksud pemerintah baik. Ingin memastikan tabung gas LPJ ini tepat sasaran,” ucapnya.

Pemerintah ingin inventarisasi distribusi dengan baik. Namun kelemahannya, tak ada sosialisasi ke bawah dan belum dilakukan mitigasi dari kebijakan ini. “Seperti ini kan lagi-lagi masyarakat menjadi korban, yang memang sangat membutuhkan,” ucap Ratna.

Anggota Fraksi PKB DPR RI ini menambahkan, pihaknya sering mendapatkan keluhan dari pegiat UMKM yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. “Masak mereka mau menggunakan minyak gas atau kayu bakar? Padahal mereka sangat membutuhkan banget,” ucapnya.

Istri dari Ketua Umum KONI Tuban ini berharap, pihak Pertamina Patra Niaga bisa dengan segera mencarikan solusi untuk masyarakat maupun UMKM yang bergantung pada LPG 3 Kg. “Jangan dipersulit. Kalau memang masyarakat yang berhak ya diberikan haknya. Sedangkan untuk masalah distribusi diperbaiki ya, diomongkan lagi. Kalau kuotanya masih ada ya diberikan,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan bahwa di dalam Komisi VII DPR RI masih ada perdebatan terkait permasalahan ini, apakah mau subsidi barang atau orangnya.Begitu pula data dari pemerintah, baik DTKS maupun Regsostek belum ada. “Sehingga kami subsidi pada tahun 2023 dikeluarkan untuk masyarakat yang berhak menerima,” pungkasnya. (Din/RED)