MOJOKERTO, BeritaTKP.com – Sebanyak 8.651.080 batang rokok ilegal dimusnahkan dalam kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa barang kena cukai ilegal. Barang tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo selama Juli 2026 di sejumlah wilayah, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto.
Pemusnahan secara simbolis dilaksanakan di halaman Balai Kota Mojokerto. Selanjutnya, seluruh barang tersebut dimusnahkan hingga tuntas di fasilitas PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), Kabupaten Mojokerto.
Nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp12.846.853.800, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp8.370.914.774.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita, mengajak masyarakat ikut berperan aktif memberantas peredaran rokok ilegal dengan tidak membeli, menjual, maupun mengedarkannya.
Ning Ita juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam pemberantasan rokok ilegal.
Menurutnya, pengawasan dan penindakan perlu diimbangi dengan edukasi kepada masyarakat agar memahami ketentuan di bidang cukai serta dampak peredaran barang kena cukai ilegal.
“Saya berharap upaya pengawasan dan penindakan tidak hanya dilakukan secara represif, tetapi juga diikuti dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai serta dampak peredaran barang kena cukai ilegal,” ujar Ning Ita dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencegah peredaran rokok ilegal.
“Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal dengan tidak memproduksi, menjual, membeli, maupun mendistribusikannya,” tegasnya.
Ning Ita menekankan bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.
Pemusnahan sebagai Bentuk Penegakan Hukum
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Arik Haryono, mengatakan pemusnahan barang kena cukai ilegal merupakan bagian dari penegakan hukum sekaligus bentuk komitmen negara dalam menjaga penerimaan negara.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal.
“Kegiatan pada pagi hari ini memiliki makna yang sangat penting. Tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, namun juga sebagai wujud nyata komitmen negara di dalam menjaga penerimaan negara, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal,” ungkap Arik.
Ia menjelaskan, barang hasil penindakan tersebut telah berstatus sebagai barang yang dikuasai negara sehingga harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara.
“DJKN memiliki peran untuk memastikan bahwa tindak lanjut atas barang hasil penindakan dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum, sehingga barang yang dilarang untuk dimanfaatkan tersebut tidak kembali beredar di tengah masyarakat,” jelasnya.
Arik berharap pemusnahan tersebut dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar, menekan peredaran rokok ilegal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan di bidang cukai.
Peredaran Rokok Ilegal Masih Menjadi Tantangan
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Rusman Hadi, mengungkapkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan dalam pengawasan barang kena cukai.
Ia menyampaikan, berdasarkan survei Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2025, persentase rokok ilegal yang beredar diperkirakan mencapai 13 hingga 14 persen.
“Data yang disurvei oleh UGM pada 2025, rokok ilegal yang beredar itu sekitar 13 sampai 14 persen,” tegas Rusman.
Menurut Rusman, harga rokok ilegal yang lebih murah dengan rasa yang dinilai hampir sama dengan rokok legal membuat produk tersebut mudah diterima sebagian masyarakat.
Namun, peredaran rokok ilegal berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor cukai.
“Yang lebih penting lagi, peredaran rokok ilegal ini menggerus penerimaan dari cukai rokok. Otomatis, dana bagi hasil juga berkurang,” jelasnya.
Rusman menambahkan, Bea Cukai Jawa Timur I terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Meski demikian, upaya pemberantasan membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pihak karena tantangan pengawasan ke depan semakin besar.
Melalui pemusnahan jutaan batang rokok ilegal tersebut, pemerintah berharap pengawasan dan penindakan semakin diperkuat, penerimaan negara terlindungi, serta pelaku usaha yang mematuhi ketentuan cukai mendapatkan kepastian dan perlakuan yang adil.(æ/red)





