BOGOR, BeritaTKP.com – Aparat gabungan menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), tepatnya di wilayah Gunung Talaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, sebanyak 31 lubang tambang emas ilegal berhasil ditemukan dan ditertibkan.

Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, mengungkapkan bahwa selain menertibkan puluhan lubang tambang, petugas juga memusnahkan sejumlah fasilitas yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal.

Barang-barang yang dimusnahkan meliputi 29 unit gubuk atau saung serta 15 unit mesin pendukung kegiatan penambangan. Petugas juga menemukan satu lokasi rendaman yang berisi bahan kimia berbahaya dan beracun (B3).

“Nah, hasil temuan di lapangan terdapat 31 lubang PETI (penambangan emas tanpa izin) yang berhasil kami amankan. Ada satu lokasi rendaman di sana yang berisi bahan kimia B3 berbahaya. Kami juga memusnahkan 29 unit gubuk atau saung, 15 unit alat mesin pendukung hasil penambangan ilegal,” kata Didid kepada wartawan di Sukajaya, Kamis (19/11/2026).

Penertiban tersebut mulai dilaksanakan pada Senin (16/11/2026). Sebelum melakukan tindakan di lapangan, pihak Balai TNGHS mengaku telah menjalankan berbagai upaya pencegahan kepada masyarakat.

Langkah tersebut meliputi pendekatan langsung kepada warga, sosialisasi, pemasangan papan larangan, serta sejumlah kegiatan preventif lainnya.

“Sebagai upaya preventif dari kita, kami sudah melakukan berbagai upaya sebelumnya, melakukan upaya preemtif, preventif mulai dari anjangsana, sosialisasi, pemasangan papan larangan, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi langkah akhir dari kita untuk kegiatan represif,” terangnya.

Didid menjelaskan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap kelestarian lingkungan kawasan taman nasional. Karena itu, penertiban dilakukan untuk menekan risiko kerusakan ekosistem akibat kegiatan pertambangan ilegal.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang turut mendukung pelaksanaan operasi penertiban di kawasan Resort Gunung Talaga.

“Kegiatan ini kita lakukan sebagai upaya dari mencanangkan bahwa PETI akan menjadi tanggung jawab dari Taman Nasional. Karena efek domino yang dihasilkan ini berdampak bagi kita. Maka kita ini, saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada teman-teman Forkopimda turut serta dengan kami dalam upaya penertiban di lokasi PETI di Resort Gunung Talaga,” ujarnya.

Operasi tersebut melibatkan puluhan personel gabungan. Penertiban dilakukan pada sejumlah titik yang tersebar di dua blok kawasan taman nasional, yakni Grid 58 menuju Blok Gua Ulung, Blok Cikeresek, serta Grid 621 yang mencakup Blok Keresek, Blok Gandok, dan Blok Cipopok.

Dorong Alternatif Ekonomi bagi Masyarakat

Selain melakukan penindakan, Balai TNGHS juga berencana memperkuat koordinasi dengan Forkopimda untuk mencari solusi alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan taman nasional.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan ilegal sekaligus mendorong pemanfaatan potensi ekonomi yang tidak merusak lingkungan.

“Sebagai tindak lanjut, kami berkomitmen tidak hanya kegiatan ini. Ke depan, bagaimana kita bersinergi dengan teman-teman Forkopimda mencoba mencari solusi alternatif ekonomi pada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan kegiatan ilegal,” imbuh Didid.

Ia menambahkan, pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat akan dilakukan secara bertahap agar warga memiliki pilihan kegiatan ekonomi yang lebih baik dan tidak kembali terlibat dalam penambangan tanpa izin.

“Secara bertahap akan kami dampingi, kami coba meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka tidak melakukan kegiatan ilegal,” tambahnya.

Penertiban ini menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dari aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.(æ/red)